JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyoroti pihak-pihak yang mengklaim telah bekerja maksimal membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, padahal hanya muncul sekali ke lokasi terdampak. Ia menilai pemerintah telah bekerja sejak awal dan memberikan bantuan jauh lebih besar dibanding donasi perorangan.
Dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menkomdigi Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12), Endipat menegaskan pentingnya publik mendapatkan informasi yang benar mengenai upaya pemerintah.
“Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana,” ujarnya mengutip detikcom.
Ia meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih gencar menginformasikan kerja pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk besarnya alokasi anggaran negara.
“Orang per orang cuma nyumbang Rp10 miliar, negara udah triliun-triliunan ke Aceh itu. Jadi yang kayak gitu mohon dijadikan perhatian sehingga ke depan tidak ada lagi informasi seolah-olah negara tidak hadir di mana-mana,” tegas politikus Gerindra tersebut.
Dorong Komdigi Amplifikasi Informasi Publik
Endipat menekankan perlunya Komdigi memperluas jangkauan informasi agar masyarakat mengetahui langkah nyata pemerintah. Menurutnya, banyak program yang berjalan tetapi tidak terpublikasi dengan baik.
“Mohon jadi atensi dan dikembangkan sama Komdigi untuk menjadi informasi publik sehingga publik itu tahu kinerja pemerintah itu sudah ada dan memang sudah hebat,” katanya.
Ia juga mencontohkan upaya Kementerian Kehutanan yang dinilainya telah melakukan reboisasi dan penanaman pohon dalam skala besar, namun kurang terkomunikasikan sehingga terus mendapat kritik.
“Kementerian Kehutanan itu sudah melakukan evaluasi dan gerakan menanam pohon secara besar-besaran, tetapi itu kan tidak pernah sampai ke telinga teman-teman… padahal mereka sudah melakukan banyak hal,” ujarnya.
Endipat menambahkan bahwa kepolisian juga telah melakukan berbagai tindakan terkait perbaikan kawasan hutan di Sumatra, namun hal tersebut tidak terdengar secara masif di publik.
Dalam kesempatan itu, Endipat meminta Komdigi lebih aktif, sensitif, dan mampu membuat informasi pemerintah “viral” seperti halnya konten di media sosial.
“Fokus nanti ke depan Komdigi ini mengerti dan tahu persis isu sensitif nasional… sehingga nggak kalah viral dibandingkan dengan teman-teman yang sekarang ini sok paling-paling di Aceh, di Sumatera dan lain-lain itu,” ucapnya.
Ia menegaskan dukungannya bagi Komdigi untuk memperkuat strategi komunikasi publik, terutama dalam isu kebencanaan dan pemulihan di wilayah Sumatra. (*/Rel)
