ALINIANEWS.COM — Negeri ini sedang berdarah. Rakyat yang turun ke jalan menuntut haknya justru dihadiahi peluru, gas air mata, dan hantaman sepatu lars. Bahkan, tenaga medis yang seharusnya dilindungi ikut jadi korban. Aparat yang mestinya mengayomi rakyat malah berubah menjadi pemangsa. Bukankah mandat utama kepolisian adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat? Bukan memusuhi mereka?
Ketika situasi rusuh kian membara, publik mendesak Kapolri mundur. Namun apa jawabannya? “Itu hak prerogatif presiden, prajurit siap kapan saja.” Jawaban yang dingin, kaku, dan menolak tanggung jawab moral. Padahal, jabatan bisa memang hak prerogatif presiden, tetapi kehormatan seorang pemimpin ditentukan oleh kesadaran dirinya untuk mundur saat gagal menjalankan amanah. Jika aparat sudah menumpahkan darah rakyat, bukankah itu tanda kegagalan paling nyata?
Seorang pemimpin sejati tidak menunggu dipecat. Ia tahu diri dan rela melepaskan jabatan demi menyelamatkan marwah institusi. Sayangnya, yang terjadi justru sebaliknya: jabatan dipertahankan, sementara rakyat terus jadi korban.
Lebih ironis lagi, partai-partai politik yang duduk manis di Senayan juga ikut bungkam. Mereka yang kerap berteriak lantang soal demokrasi kini kehilangan suara ketika rakyat disakiti. Padahal, seharusnya setiap kader yang menghina rakyat, menghalangi demonstrasi damai, atau menyalahgunakan kekuasaan, langsung dipecat! Tanpa kompromi.
Editorial ini menegaskan: jika presiden benar-benar berpihak pada rakyat, hentikan sandiwara. Bekukan DPR RI sampai waktu yang tidak terbatas jika mereka hanya jadi stempel kekuasaan, bukan wakil rakyat. Rakyat tidak butuh boneka politik yang hanya tahu bergoyang di kursi empuk, tapi abai pada jeritan di jalanan.
Negara ini terlalu mahal harganya untuk dipertaruhkan pada pemimpin yang gagal paham. Kapolri, pejabat, maupun politisi yang kehilangan empati seharusnya sadar: kekuasaan bukan segalanya. Lebih terhormat mundur sebelum sejarah memaksa untuk ditumbangkan. (YURNALDI)
