ALINIANEWS.COM — Pernyataan mantan Kepala BIN Jenderal (Purn) A.M. Hendropriyono bahwa ada aktor asing di balik demonstrasi 25–28 Agustus 2025 di DPR RI patut dicermati secara kritis. Klaim ini memang dramatis, apalagi disampaikan oleh seorang tokoh intelijen senior. Namun persoalannya, apakah benar gerakan rakyat itu dikendalikan dari luar negeri, atau justru tudingan ini sekadar upaya mencari kambing hitam?
Gelombang massa yang memadati Senayan bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ada konteks riil yang melatarbelakangi: penolakan terhadap RUU Perampasan Aset yang dinilai rawan menjadi alat represi hukum, serta protes atas kenaikan tunjangan DPR di tengah situasi ekonomi rakyat yang kian sulit. Inilah akar keresahan publik. Ribuan mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojol turun ke jalan bukan karena suruhan asing, melainkan karena nurani mereka tergugah.
Narasi “dalang asing” bukan barang baru di politik Indonesia. Sejak era Orde Lama, retorika ini kerap digunakan untuk menutupi kelemahan kebijakan dalam negeri. Setiap kali rakyat menggugat ketidakadilan, tudingan tangan luar negeri langsung dimunculkan. Akibatnya, substansi tuntutan rakyat terpinggirkan, dan ruang bagi pendekatan represif aparat pun terbuka lebar.
Bahwa kapitalisme global memang berpengaruh terhadap politik nasional adalah fakta yang tak terbantahkan. Namun mengaitkan setiap gejolak sosial dengan nama-nama besar seperti Soros, Rockefeller, atau Bloomberg tanpa bukti empiris yang kuat hanyalah retorika, bukan analisis intelijen yang meyakinkan. Publik butuh data, bukan sekadar insinuasi.
Lebih berbahaya lagi, framing seperti ini bisa mendelegitimasi aspirasi rakyat. Para mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan akan dicap sebagai “alat asing”, padahal mereka sedang berjuang untuk kepentingan bangsa sendiri. Pemerintah dan DPR pun bisa berlindung di balik narasi konspirasi global, alih-alih mengoreksi diri.
Pada akhirnya, demokrasi Indonesia hanya bisa bertahan jika kritik rakyat dipandang sebagai energi perubahan, bukan ancaman yang mesti dicurigai. Menyalahkan “dalang asing” sama saja dengan menutup mata dari fakta: bahwa ada krisis kepercayaan serius terhadap DPR dan elit politik. Inilah masalah sesungguhnya, dan itulah yang seharusnya segera dibenahi. (YURNALDI)
