ALINIANEWS.COM — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dan tegas dengan memanggil sejumlah pejabat tinggi negara ke Istana Kepresidenan untuk membahas kasus besar pelanggaran standar mutu beras. Langkah ini patut diapresiasi, bukan hanya karena skalanya yang luar biasa — 212 dari 268 merek beras terbukti tak memenuhi standar — tetapi juga karena kasus ini menyentuh hajat hidup orang banyak dan menyentil langsung jantung kepercayaan publik terhadap negara.
Di balik sekarung beras, tersimpan ironi yang menyesakkan: masyarakat membayar harga premium untuk produk yang tak layak konsumsi, sementara produsen curang menangguk untung haram hingga puluhan triliun rupiah per tahun. Ini bukan pelanggaran biasa. Ini kejahatan terstruktur, sistemik, dan masif.
Penegak hukum telah menetapkan sejumlah produsen besar sebagai target penyidikan. Namun sejarah kita terlalu sering mencatat: penyidikan bisa melempem saat berhadapan dengan tembok kekuasaan modal. Di sinilah ketegasan Presiden diuji — bukan hanya pada saat memanggil, tetapi saat memastikan proses hukum berjalan tuntas, transparan, dan menyentuh aktor utama, termasuk korporasi dan pejabat yang bermain di belakang layar.
Keterlibatan Kepala PPATK dan Gubernur BI dalam rapat mendadak itu menjadi sinyal kuat bahwa negara tak hanya melihat ini sebagai kasus pangan, tetapi juga sebagai financial crime. Perlu ada pengusutan menyeluruh terhadap jalur uang, potensi pencucian dana, serta kemungkinan adanya kartel pangan yang selama ini mempermainkan harga dan mutu di luar radar publik.
Presiden Prabowo telah memberi arahan, namun arahan saja tak cukup. Dibutuhkan keberanian politik untuk membongkar mata rantai mafia beras hingga ke akarnya, termasuk jika harus menabrak kepentingan elite bisnis yang selama ini berlindung di balik regulasi longgar dan pengawasan lemah.
Negara tak boleh kalah oleh sindikat pangan. Jika beras saja bisa dioplos dan diperdagangkan seolah premium, bagaimana dengan komoditas lain yang lebih rentan? Hari ini beras, besok bisa saja minyak, gula, bahkan obat-obatan.
Kasus ini menjadi panggung pertama bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya bukan sekadar melanjutkan, melainkan mengoreksi. Dan koreksi terbesar yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta membangun sistem pengawasan pangan yang tak bisa dibajak oleh kepentingan segelintir elite.
Jangan biarkan kepercayaan rakyat terkikis hanya karena sekarung beras. (YURNALDI)
