ALINIANEWS.COM — Sengketa Ambalat kembali menjadi sorotan setelah Presiden Prabowo Subianto membuka ruang kompromi dengan Malaysia melalui skema joint development. Langkah ini berbeda dengan pendekatan tegas di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika Ambalat ditegaskan sebagai bagian dari kedaulatan Indonesia.
Akar sengketa Ambalat tak bisa dilepaskan dari keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) tahun 2002 yang memenangkan Malaysia atas Sipadan dan Ligitan. Meski putusan itu tak menyebut Ambalat, konsekuensinya memengaruhi penarikan batas maritim di Laut Sulawesi.
Situasi memanas pada 2005. Malaysia memberi konsesi migas di Ambalat kepada Shell dan Unocal. Indonesia segera memprotes, mengerahkan TNI AL, dan hampir terjadi konfrontasi terbuka. Pada saat itulah SBY dengan tegas menyatakan Ambalat adalah milik Indonesia. Diplomasi dan patroli maritim berjalan beriringan untuk mempertahankan posisi hukum Indonesia di UNCLOS.
Sejak 2010, negosiasi perbatasan berlangsung panjang, lebih dari 40 kali perundingan. Namun hasil permanen tak kunjung tercapai. Malaysia tetap memasukkan Ambalat dalam peta maritimnya pada 2009, langkah yang terus diprotes Indonesia. Sengketa ini ibarat bara dalam sekam—tak menyala sebagai konflik, namun terus menyimpan ketegangan.
Prabowo dan Jalan Kompromi
Kini di era Presiden Prabowo, arah kebijakan mulai bergeser. Alih-alih terus berada dalam kebuntuan, Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim sepakat menjajaki joint development. Skema ini memungkinkan pengelolaan migas dilakukan bersama, sembari menunda penyelesaian formal soal kedaulatan.
Pemerintah menegaskan, kompromi bukan berarti melepaskan klaim. Indonesia tetap mempertahankan haknya, namun memilih pragmatisme agar potensi energi tak terbuang percuma.
Perlu diketahui bahwa potensi energi dan posisi strategis Ambalat sangat berarti bagi Indonesia.
Blok Ambalat menyimpan cadangan minyak antara 62 hingga 764 juta barel, serta gas hingga 1,4 triliun kaki kubik. Bersama Natuna dan Masela, Ambalat adalah pilar strategis ketahanan energi nasional.
Selain energi, letak Ambalat di Laut Sulawesi menjadikannya wilayah strategis secara geopolitik. Kontrol atas Ambalat berarti juga kontrol atas jalur maritim penting di kawasan yang rawan konflik regional.
Antara Kedaulatan dan Pragmatism
SBY menegaskan kedaulatan dengan pendekatan keras. Prabowo memilih kompromi dengan tetap menjaga klaim. Dua pendekatan ini mencerminkan dilema klasik: mempertahankan kedaulatan penuh atau meraih manfaat ekonomi sembari menjaga stabilitas kawasan.
Apa pun jalannya, Ambalat bukan sekadar blok migas. Ia adalah simbol: apakah Indonesia mampu menjaga kedaulatan sekaligus mengelola sumber daya untuk kepentingan rakyat. (YURNALDI)
