JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan mengejutkan terkait masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Beras tersebut diduga masuk tanpa persetujuan pemerintah pusat dan langsung disegel setelah laporan diterima pada Minggu (23/11/2025) dini hari.
“Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan.
Amran mengatakan, begitu menerima laporan, ia langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim hingga Pangdam untuk menghentikan pergerakan beras ilegal tersebut.
“Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” tegasnya.
Kementerian Pertanian memastikan beras ilegal itu berada di gudang PT Multazam Sabang Group (MSG) dan langsung disegel aparat.
“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Amran.
Ia menambahkan, beras tersebut tidak akan diizinkan beredar di pasar Sabang sebelum proses hukum selesai.
“Yang jelas tidak boleh keluar,” ujarnya.
Amran menilai tindakan impor tersebut jelas melanggar arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta seluruh kementerian dan lembaga menghentikan impor beras karena stok nasional sedang berada pada posisi tertinggi.
“Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak… seluruh aparat atau pegawai harus patuh,” ungkapnya.
Amran menyebut stok beras di Sabang sendiri mencapai sekitar 402 ton, cukup untuk kebutuhan tiga bulan.
Izin Impor Diduga Terbit Sebelum Rapat Koordinasi
Mentan turut menyoroti adanya kejanggalan dalam proses persetujuan impor. Ia menyebut terdapat rapat koordinasi di Jakarta pada 14 November, namun izin impor dari Thailand justru sudah muncul sebelum rapat dilaksanakan.
“Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bapanas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” tegasnya.
Menurut Amran, hal tersebut menunjukkan bahwa impor telah direncanakan sejak awal tanpa persetujuan resmi.
“Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan.”
Ia juga menepis alasan importir yang menyebut harga beras Thailand dan Vietnam lebih murah.
“Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,” tegasnya.
Selain temuan di Sabang, Amran mengaku menerima informasi adanya dugaan beras ilegal masuk melalui Batam. Namun ia menegaskan laporan tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.
“Kami sementara baru telepon Kapoldanya. Juga di Batam ada yang masuk, tetapi itu belum bisa dipastikan. Tapi yang pasti adalah dari Sabang, Aceh,” jelasnya.
Amran memastikan beras ilegal tersebut akan ditangani melalui proses hukum hingga tuntas. Ia meminta aparat menelusuri seluruh pihak yang terlibat dalam impor tanpa izin ini.
“Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” pungkasnya.
Kasus ini menambah sorotan terhadap pengawasan impor pangan serta pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas stok dan harga beras nasional. (*/Rel)
