JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan proposal perdamaian berisi 28 poin untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina yang berlangsung sejak 2022. Gedung Putih memberi batas waktu kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hingga Kamis (27/11/2025) untuk memberikan jawaban resmi atas rencana tersebut, bertepatan dengan perayaan Thanksgiving di AS.
Isi rancangan perdamaian itu menimbulkan perdebatan karena mencakup sejumlah konsesi besar dari Ukraina, termasuk menyerahkan wilayah, mengurangi kekuatan militernya, serta berjanji tidak bergabung dengan NATO. Sebagai imbalannya, Rusia akan memperoleh penyesuaian wilayah, integrasi kembali ke ekonomi global, hingga peluang kembali duduk di kelompok G8.
Rancangan 28 poin itu pertama kali diberitakan AFP, dikutip dari Kompas.com mencatat beberapa poin utama mencakup pembatasan militer Ukraina hingga 600 ribu personel, larangan Ukraina masuk NATO, zona demiliterisasi di wilayah timur, serta pengakuan de facto Rusia atas Crimea, Luhansk, Donetsk, hingga sebagian Kherson dan Zaporizhzhia.
Di sisi lain, Rusia akan mendapatkan pencabutan bertahap sanksi dan peluang kerja sama energi serta infrastruktur dengan AS dan Eropa.
Zelensky: Ukraina Siap Bekerja Sama
Meski proposal itu menuai kritik dari sejumlah negara Eropa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan kesiapan bekerja sama dengan AS untuk membahas rencana tersebut.
“Kami siap untuk bekerja sama secara konstruktif, jujur, dan cepat,” kata Zelensky melalui Telegram, Jumat (21/11/2025).
Ia mengatakan bahwa tim Ukraina telah menerima draf rencana itu dari Menteri Angkatan Darat AS, Daniel Driscoll, yang menyerahkannya langsung di Kyiv pada Kamis (20/11).
“Tim kami — Ukraina dan AS — akan mengerjakan poin-poin rencana untuk mengakhiri perang,” ujarnya.
Kantor kepresidenan Ukraina juga menyebut bahwa Zelensky telah “menjabarkan prinsip fundamental yang penting bagi rakyat kami” dan berencana berbicara langsung dengan Presiden Trump dalam beberapa hari ke depan.
Dikerjakan Diam-diam Selama Sebulan
Sekretaris Gedung Putih Karoline Leavitt mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff telah menyusun rencana perdamaian ini secara diam-diam selama satu bulan.
“Itu rencana yang baik bagi Rusia dan Ukraina, dan kami meyakini rencana ini akan diterima oleh kedua belah pihak,” kata Leavitt.
Dia menegaskan bahwa AS memberi ruang yang seimbang bagi Moskow dan Kyiv dalam proses penyusunan draf tersebut. Menurut Reuters, rencana ini disusun lewat komunikasi rahasia antara Witkoff dan Kirill Dmitriev, utusan khusus Presiden Rusia Vladimir Putin.
Hingga saat ini, Moskow belum memberikan tanggapan publik.
Trump: Ukraina Punya Tenggat hingga 27 November
Dalam wawancara dengan Fox Radio, Trump menyebut bahwa Kamis (27/11) menjadi batas waktu bagi Ukraina untuk memberikan jawaban resmi.
“Jika semuanya berjalan lancar, kita cenderung memperpanjang tenggat waktu. Namun Kamis, menurut kami, adalah waktu yang tepat,” katanya, dikutip AFP.
Trump menyebut bahwa bila perang terus berlanjut, Ukraina tetap akan kehilangan wilayah yang pada akhirnya juga harus diserahkan jika rencana tersebut disetujui.
“Katakan apa yang Anda inginkan, mereka sangat berani,” ucap Trump mengenai pasukan Ukraina.
Ia juga mengatakan bahwa Putin “tidak menginginkan perang lagi” dan kini “menerima hukuman” atas konflik yang menurut Trump “seharusnya hanya perang satu hari.”
Sejumlah negara Eropa menolak rancangan tersebut. Mereka menilai bahwa permintaan agar Ukraina melepas wilayah dan mengurangi armada militernya merupakan bentuk “penyerahan diri” yang tidak bisa diterima Kyiv maupun para sekutunya.
Namun Marco Rubio menyatakan di media sosial bahwa proses ini masih fleksibel.
“AS akan terus mengembangkan daftar ide potensial untuk mengakhiri perang ini berdasarkan masukan dari kedua belah pihak,” ujarnya.
Menurut Rubio, perdamaian membutuhkan konsesi dari Moskow dan Kyiv.
Kepala utusan publik militer AS, Kolonel Dave Butler, mengatakan Zelensky telah menyetujui untuk bergerak cepat menuju kesepakatan dan memastikan bahwa rencana ini harus menjadi “rencana yang baik untuk rakyat Ukraina”. (*/Rel)
