JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dunia pendidikan Indonesia kini berada dalam kondisi darurat bullying menyusul maraknya kasus perundungan yang kembali mencuat di berbagai daerah. Pernyataan itu disampaikan Puan setelah kasus tragis yang menimpa MH (13), siswa SMPN 19 Tangerang Selatan, yang meninggal dunia usai mengalami kekerasan dari teman sekelasnya.
“Ini merupakan satu hal yang tidak boleh terjadi, dan kalau dikatakan ini darurat, saya bersama dengan pimpinan mungkin juga sudah mulai mengatakan ini sudah darurat, karena sudah terjadi kembali dan terulang lagi,” ujar Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
DPR Panggil Kementerian untuk Evaluasi Menyeluruh
Puan menegaskan bahwa DPR akan meminta komisi terkait untuk memanggil kementerian dan lembaga berwenang, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, guna melakukan evaluasi total terhadap pola pendidikan dan sistem pencegahan kekerasan di sekolah.
“DPR akan meminta komisi terkait memanggil kementerian terkait untuk mengkaji dan mengevaluasi, serta melibatkan pihak-pihak profesional,” tegasnya.
Dalam proses evaluasi itu, DPR juga akan mengikutsertakan psikolog dan psikiater untuk menilai kondisi psikologis pelajar serta efektivitas sistem pengawasan di sekolah.
“Psikolog atau psikiater atau pihak-pihak yang memang harus dilibatkan untuk mengkaji dan mengevaluasi, jangan sampai hal ini terjadi,” kata Puan.
Anak sebagai Generasi Masa Depan
Puan menekankan bahwa pelajar adalah generasi masa depan yang harus dihindarkan dari segala bentuk kekerasan.
“Pemuda-pemudi, pelajar, dan anak-anak adalah generasi masa depan kita. Jadi tidak ada yang diperbolehkan atau diperkenankan dari mereka atau kepada mereka untuk melakukan kekerasan,” ujarnya.
Ia menilai rangkaian kasus yang muncul berturut-turut—dari tingkat SD hingga perguruan tinggi menandakan ada masalah serius dalam ekosistem pendidikan.
Kasus MH menjadi puncak kekhawatiran publik. Remaja 13 tahun itu diduga mengalami perundungan sejak masa MPLS. Ibunya, Y (38), mengungkapkan bahwa anaknya tak hanya diejek, tetapi juga mengalami kekerasan fisik. Puncak kekerasan terjadi pada Senin (20/10/2025), ketika kepala MH dihantam kursi besi oleh teman sekelasnya.
Kondisi MH terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di RS Fatmawati pada Minggu (16/11/2025).
Tragedi itu memicu gelombang duka dan kemarahan masyarakat. Pertanyaan publik pun mengarah pada efektivitas pengawasan sekolah serta apakah ada pembiaran yang membuat kekerasan terjadi berulang.
Tuntutan Perbaikan Sistemik
Para pemerhati pendidikan menilai maraknya bullying tidak hanya disebabkan perilaku individu, tetapi juga lemahnya sistem deteksi dini, minimnya konselor profesional, hingga budaya pelaporan yang belum berjalan.
Puan menegaskan bahwa situasi ini menuntut tindakan tegas negara.
“Tidak ada yang diperkenankan melakukan kekerasan, apakah itu fisik, mental, ataupun kekerasan jiwa,” tegasnya.
DPR juga meminta agar regulasi pencegahan bullying, SOP penanganan kasus, peran guru BK, serta koordinasi antara sekolah, orang tua, dan tenaga profesional dievaluasi secara menyeluruh.
Kasus MH kini menjadi ujian bagi kepolisian dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memastikan penegakan hukum serta perbaikan ekosistem pendidikan di daerah tersebut.
Di tingkat nasional, DPR memasukkan isu bullying sebagai agenda prioritas pembahasan bersama pemerintah dalam waktu dekat.
Dengan gelombang kasus yang terus muncul, Puan menegaskan bahwa sistem pendidikan Indonesia tidak boleh lagi memberi ruang bagi kekerasan di lingkungan sekolah. “Kami sangat prihatin… jangan sampai kejadian bullying terulang kembali,” pungkasnya. (*/Rel)
