JAKARTA, ALINIANEWS.COM — Anak-anak mantan Presiden Soeharto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih setelah sang ayah resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto dalam upacara di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (10/11/2025). Penganugerahan itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan tercatat berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 yang ditetapkan pada 6 November 2025.
Bambang Trihatmodjo putra ketiga Soeharto mengaku bersyukur atas penghargaan negara tersebut. “Kami sekeluarga merasa bersyukur. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia,” ujar Bambang usai upacara di Istana Negara.
Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut), juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Tutut menilai latar belakang militer Prabowo membuatnya memahami perjuangan sang ayah sejak masa muda, dan menyatakan keputusan itu juga memperhatikan aspirasi masyarakat. “Terima kasih banyak atas keputusan beliau yang menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional. Beliau dulu tentara juga, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak sejak muda. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat,” kata Tutut.
Meski menyadari adanya penolakan, Tutut menegaskan keluarga tidak menaruh dendam. “Untuk yang kontra, yang tidak mendukung, kami keluarga tidak merasa dendam atau kecewa atau bagaimana, karena memang negara kita ini kesatuan Bhinneka. Banyak macem-macemnya. Monggo-monggo saja,” ujarnya. Tutut menambahkan, perbedaan pendapat wajar dalam kehidupan berbangsa, asalkan tidak bersifat ekstrem: “Boleh-boleh saja kontra tapi jangan ekstrem. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan.” Ia juga berniat ziarah ke makam Soeharto di Astana Giribangun usai upacara.
Penganugerahan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional menegaskan catatan sejarah peran Soeharto dalam perjuangan bersenjata dan politik, termasuk narasi bahwa “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata Jepang di Kota Baru tahun 1945,” sebagaimana dibacakan dalam prosesi penganugerahan.
Selain Soeharto, terdapat sembilan tokoh lain yang juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional tahun ini, termasuk mantan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah.
Namun keputusan pemberian gelar kepada Soeharto menuai pro dan kontra luas di dalam dan luar negeri. Di dalam negeri, sejumlah organisasi masyarakat sipil menolak usulan tersebut, menyorot dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), praktik otoritarianisme, serta kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa Orde Baru. Koalisi masyarakat sipil seperti Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyebut penetapan itu mengecewakan. “Hari ini Kemensos lewat menterinya juga sudah mengirimkan usulan nama yang diserahkan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Tentu ini sebuah langkah yang mengecewakan tapi juga tidak mengagetkan,” kata Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, merujuk pernyataan koalisi.
Tokoh agama juga menyampaikan penolakan. KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Mustasyar PBNU, secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya: “Saya paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” kata Gus Mus, mengingat banyak ulama pesantren dan warga NU yang menurutnya diperlakukan tidak adil selama rezim Soeharto.
Sorotan internasional juga mengikuti prosesi penganugerahan ini. Beberapa media asing melaporkan bahwa pemberian gelar dilakukan di tengah protes dari aktivis HAM dan kelompok pro-demokrasi yang menolak pengangkatan figur mantan presiden tiga dekade itu menjadi pahlawan. Liputan-liputan tersebut menyoroti sisi kontroversial dari warisan Soeharto yakni klaim pembangunan dan stabilitas yang dikemukakan pendukung, berbanding dengan tudingan pelanggaran HAM dan praktik korupsi yang dikemukakan pengkritik.
Upacara penganugerahan, yang menampilkan pembacaan keputusan Keppres dan prosesi mengheningkan cipta, menjadi momen penting yang memicu perdebatan publik tentang bagaimana sejarah nasional dipandang dan dinilai kembali. Keluarga Soeharto menyambut gelar itu sebagai pengakuan negara atas pengabdian panjang sang ayah, sementara para penentang terus menegaskan pentingnya mengingat dan mengusut rekam jejak pelanggaran di masa lalu. (*/Rel)
