PEKANBARU, ALINIANEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini di Provinsi Riau. Dalam operasi senyap yang digelar pada Senin (3/11/2025) malam itu, lembaga antirasuah mengamankan Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau.
“Salah satunya (yang diamankan) Gubernur Riau Abdul Wahid,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Senin (3/11).
Ketua KPK Setyo Budiyanto juga membenarkan adanya operasi tangkap tangan tersebut.
“Benar, sementara masih berproses,” kata Setyo dikutip dari ANTARA.
Sumber internal KPK menyebutkan bahwa OTT ini berkaitan dengan proyek-proyek yang dikelola Dinas PUPR Riau. Meskipun demikian, hingga kini lembaga tersebut belum mengungkap detail perkara yang menjadi fokus penyelidikan.
“Info sementara begitu (terkait proyek Dinas PUPR). Detailnya menunggu hasil dan laporan dari tim lapangan,” ujar Setyo Budiyanto.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa total ada sepuluh orang yang diamankan dalam operasi ini.
“Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini ada sekitar sepuluh orang yang diamankan,” ungkapnya.
Menurut Budi, tim KPK masih berada di lapangan untuk melakukan pendalaman.
“Tim masih di lapangan dan terus berprogres. Kami akan terus memperbarui perkembangannya,” jelasnya.
Selain menangkap sejumlah pejabat, KPK juga menyita sejumlah uang yang diduga berkaitan dengan transaksi suap proyek di lingkungan Dinas PUPR Riau. Lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Abdul Wahid Baru Delapan Bulan Menjabat
Abdul Wahid baru menjabat sebagai Gubernur Riau selama delapan bulan, setelah dilantik bersama wakilnya, SF Harianto, pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pasangan ini terpilih setelah mengalahkan dua pasangan calon lain, yakni Syamsuar–Mawardi Saleh dan Nasir–Wardan.
Sejak awal masa jabatannya, Abdul Wahid dikenal aktif turun ke lapangan meninjau pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Salah satu kebijakannya yang sempat menuai perhatian publik adalah mewajibkan seluruh kendaraan perusahaan yang beroperasi di Riau menggunakan pelat nomor BM, agar pajak kendaraan masuk ke kas daerah.
“Kendaraan berat banyak merusak jalan, tapi pajaknya dibayar ke luar daerah. Dengan pelat BM, pajaknya bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur di Riau,” ujar Wahid saat itu.
KPK Jadwalkan Pemindahan ke Jakarta
Menurut Budi Prasetyo, Gubernur Abdul Wahid akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lanjutan.
“Kemungkinan dijadwalkan besok, Selasa (4/11/2025),” ujar Budi.
Ia memperkirakan Wahid akan tiba di Jakarta pada Selasa siang bersama sejumlah pihak lain yang diamankan dalam OTT tersebut.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Riau Teza Darsa menyatakan, Pemprov Riau akan kooperatif terhadap langkah KPK.
“Kami akan bekerja sama dengan baik dengan KPK kalau ada kegiatan yang berkaitan dengan pemerintah,” katanya.
Hingga kini, KPK belum merinci lebih jauh kasus yang menjerat Abdul Wahid, namun berdasarkan informasi awal, OTT ini diduga terkait pengaturan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Riau.
OTT Keenam Sepanjang 2025
Penangkapan Abdul Wahid menjadi OTT keenam KPK sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, lembaga antirasuah ini melakukan operasi di berbagai daerah, antara lain:
-
Maret 2025 – OTT di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR.
-
Juni 2025 – OTT di Sumatera Utara terkait suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumut.
-
Agustus 2025 (7–8 Agustus) – OTT di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait proyek pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur.
-
13 Agustus 2025 – OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
-
September 2025 – OTT di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan saat itu.
-
3 November 2025 – OTT di Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid dan pejabat Dinas PUPR Riau.
KPK menyebut masih akan mengembangkan penyelidikan untuk memastikan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini. (*/Rel)
