JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan segelintir pihak di dalam pemerintahan yang berupaya mencari keuntungan pribadi dengan mengakali sistem dan rakyat. Ia menegaskan, tidak boleh ada “orang pintar” yang memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memimpin pemusnahan barang bukti narkoba seberat 214,84 ton di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/10/2025).
“Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pintar yang merasa bisa mengakali rakyat dan pemimpin politik,” ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, praktik demikian merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik. Ia menilai, pihak yang memanfaatkan sistem untuk mencuri uang negara harus dibongkar hingga tuntas.
“Karena saya memperhatikan ada mereka-mereka yang bercokol menggunakan sistem untuk mencuri uang rakyat, uang negara. Ini harus kita bongkar sampai ke akar-akarnya,” tegasnya.
Prabowo menambahkan, pemberantasan mafia di tubuh pemerintahan bukan hanya persoalan moralitas, tetapi juga syarat penting bagi kebangkitan ekonomi nasional. Dengan menutup kebocoran anggaran dan menegakkan integritas birokrasi, negara dapat mengalihkan triliunan rupiah untuk sektor yang lebih produktif.
“Kalau kebocoran itu bisa kita tutup, berapa banyak uang bisa kita selamatkan untuk pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan,” ucapnya.
Selain korupsi, Prabowo juga menyinggung ancaman lain yang mengintai masa depan bangsa. Ia menyebut ancaman terhadap negara tidak hanya datang dari aspek militer, tetapi juga bersifat psikologis, politis, hingga sosial.
“Dan ancaman yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman narkoba,” kata Prabowo.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai peringatan Prabowo merupakan sinyal awal bagi para pembantunya agar tidak menyalahgunakan kewenangan. Ia yakin Presiden sudah mengetahui siapa yang dimaksud dengan “orang pintar” tersebut.
“Ya itu early warning yang diperlukan, sebelum menindak tegas, Presiden sudah mengingatkan,” ujar Sarmuji saat dihubungi, Kamis (30/10/2025).
Menurutnya, pernyataan Prabowo menjadi sinyal bahwa kepala negara tengah memantau gerak-gerik sejumlah pihak yang berpotensi merugikan negara.
“Mungkin Presiden sudah mengendus ada modus yang bisa merugikan rakyat dan negara,” kata Sarmuji. (*/Rel)
