JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, membeberkan alasan di balik kebijakan pemerintah menghapus tantiem bagi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya reformasi besar-besaran di tubuh Danantara untuk menyesuaikan diri dengan standar tata kelola global.
“Ada mind shift yang sangat besar sedang terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris yang kita lakukan, karena kita comply, komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say memang terlalu mahal,” ujar Pandu dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).
Ia mengungkapkan, fasilitas keuangan yang selama ini dinikmati komisaris BUMN jauh melampaui standar internasional. Karena itu, Danantara menilai penghapusan tantiem perlu dilakukan demi efisiensi dan perbaikan tata kelola keuangan perusahaan negara.
“Itu yang harus kita ubah secara tantiem dan segala. Kurang lebih di Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa digunakan untuk investasi, dari (penghapusan) tantiem komisaris,” tegas Pandu.
Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 tertanggal 30 Juli 2025. Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usahanya. Dalam ketentuan baru, hanya direksi yang masih berhak menerima tantiem, insentif, dan bentuk penghasilan lainnya, asalkan sesuai dengan kinerja perusahaan.
“Kalau direksi berbeda, karena direksi harus bekerja dan kita harus comply dengan global standard. Itu yang kita lakukan,” ujar Pandu. Ia menambahkan, perubahan kebijakan ini penting agar BUMN tidak tertinggal dalam persaingan internasional. “Kalau kita tidak berubah di perusahaan-perusahaan Danantara, market yang akan mengubah kita,” ujarnya mengingatkan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga menyoroti perilaku sejumlah pejabat BUMN yang dianggap menyalahgunakan kewenangan. Ia menegaskan tidak akan menoleransi tindakan semacam itu dan meminta aparat penegak hukum untuk menindaknya dengan tegas.
“Dia kira itu (BUMN) perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri, berengsek bener itu!” kata Prabowo dalam Pidato Munas ke-VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Senin (29/9).
Presiden juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pejabat BUMN nakal. “Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara, perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi,” ujarnya.
Langkah Danantara ini menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah untuk memperkuat tata kelola BUMN, meningkatkan efisiensi, dan memastikan setiap rupiah dari keuangan negara digunakan demi kepentingan publik, bukan untuk memperkaya segelintir orang di dalam perusahaan pelat merah. (*/Rel)
