ALINIANEWS.COM – Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkap masih maraknya praktik penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah. Salah satu modus yang paling sering ditemukan adalah penggunaan pelat nomor palsu untuk mendapatkan BBM bersubsidi berulang kali dalam satu hari.
Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menjelaskan, modus tersebut menjadi salah satu penyebab utama kebocoran penyaluran BBM subsidi, khususnya jenis solar.
“Masih menemukan bentuk penyalahgunaan BBM subsidi, juga penyaluran tidak sesuai pelat nomor kendaraan. Penyelewengan itu sering terjadi di SPBU,” kata Eman seperti dikutip dari Antara, Kamis (9/10).
Menurut Eman, para pelaku biasanya menggunakan kendaraan dengan pelat nomor palsu untuk mengantre di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan membeli BBM subsidi lebih dari satu kali dalam sehari. BBM hasil pembelian itu kemudian dijual kembali ke penampungan ilegal, yang selanjutnya disalurkan ke perusahaan perkebunan dan pertambangan.
“Modus seperti ini membuat BBM subsidi tidak tepat sasaran, dan jelas merugikan negara,” ujarnya.
Kuota BBM Subsidi Terus Menurun
Eman menilai Pertamina dan pengelola SPBU harus meningkatkan pengawasan agar distribusi BBM subsidi tidak bocor, apalagi di tengah penurunan kuota subsidi oleh pemerintah.
Data BPH Migas mencatat, kuota nasional solar subsidi tahun 2024 sebesar 19 juta kiloliter (KL). Angka ini menurun menjadi 18,88 juta KL pada 2025, dan kembali turun menjadi 18,64 juta KL pada 2026.
Sementara itu, Direktur Manajemen Risiko Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengungkapkan bahwa hingga tahun ini tercatat ada 3,82 juta kendaraan pengguna Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT), terutama solar. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah melakukan pemblokiran terhadap 311 ribu kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran.
Menurut Rahman, pengendalian BBM subsidi membutuhkan keseriusan semua pihak, termasuk pembenahan sistem identifikasi kendaraan agar tidak mudah dimanipulasi.
“Banyak ditemukan nomor ganda, jual beli nomor kendaraan. Kami akan coba merapikan bersama Polri,” ujar Rahman.
Ia menegaskan, sinergi antara BPH Migas, Pertamina, dan aparat kepolisian mutlak diperlukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan kebocoran bisa ditekan.
