JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto meminta kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak ditarik ke ranah politik. Ia menegaskan, tujuan utama program unggulan pemerintah tersebut adalah untuk memenuhi gizi anak-anak Indonesia, terutama dari keluarga yang kesulitan mengakses makanan layak.
“Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi untuk anak-anak kita. Yang sering sulit makan, mungkin kita-kita ini makan lumayan, mereka itu makan hanya nasi pakai garam,” kata Prabowo kepada wartawan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Prabowo mengakui masih ada hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah. Namun ia optimistis masalah itu bisa segera ditangani.
“Untuk memberi makan jutaan pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi dan ini masalah besar (keracunan). Jadi pasti ada kekurangan dari awal, tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Presiden Panggil Kepala BGN
Meski baru pulang dari kunjungan luar negeri, Prabowo mengaku terus memantau perkembangan program MBG. Ia memastikan akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan pejabat terkait lainnya untuk membahas kasus keracunan.
“Saya baru dari luar negeri tujuh hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kita akan diskusikan,” kata Prabowo.
Presiden juga meminta peningkatan tata kelola di lapangan. Ia menginstruksikan agar setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki koki terlatih, dilengkapi alat rapid test makanan, filter air, sterilisasi food tray, hingga kamera pengawas (CCTV) yang terhubung langsung ke pusat.
30 Juta Anak Sudah Terlayani
Staf Khusus BGN, Redy Hendra Gunawan, menyebut hingga kini penerima manfaat MBG sudah mencapai 30 juta anak dan ditargetkan 82,9 juta orang hingga akhir 2025. Saat ini, ada 9.000 lebih SPPG yang beroperasi dan pemerintah menargetkan jumlahnya meningkat hingga 30 ribu unit.
“Sayuran dan telur di pasar terserap SPPG dan secara langsung tenaga kerja yang diserap SPPG, misal ada 50 orang setiap SPPG berarti ada 500 ribu orang. Belum lagi di beberapa lokasi satu SPPG disuplai oleh 10 supplier, masing-masing supplier ada lima orang,” kata Redy.
Ia menegaskan, keberadaan program MBG bukan hanya memenuhi gizi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menghidupkan petani di desa-desa. Di Bandung misalnya, tiga SPPG membutuhkan suplai dari 87 petani.
“Dalam perjalanannya, kita baru menjalankan program ini pada tahun 2025, saya kira capaian luar biasa. Dalam 10 bulan mencapai 30 juta, banyak kekurangan iya dan butuh masukan, namun ini punya dampak signifikan,” ujarnya.
Temuan Laboratorium: Salmonella hingga Bacillus cereus
Kasus keracunan MBG kini juga menjadi perhatian kalangan medis. Prof. Tjandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, mengingatkan bahwa kasus keracunan makanan massal tidak bisa dipandang remeh.
“Secara umum WHO menyebutkan ada lima hal yang dapat dideteksi di laboratorium untuk menilai keracunan makanan. Dan baik kalau lima hal ini juga diperiksa di laboratorium kita sehubungan keracunan makanan yang dikaitkan dengan MBG,” ujarnya, Sabtu (27/9).
Hasil uji Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Jawa Barat menunjukkan bakteri Salmonella dan Bacillus cereus paling sering ditemukan. Salmonella biasanya berasal dari daging, unggas, dan telur, sementara Bacillus cereus kerap muncul akibat penyimpanan nasi yang tidak tepat.
“Dari parameter pemeriksaan keamanan pangan pada laboratorium mikrobiologi hasilnya berbeda-beda, secara frekuensi didominasi oleh bakteri Salmonella dan Bacillus cereus. Pada pemeriksaan laboratorium kimia paling banyak dari parameter nitrit,” jelas Kepala Labkes Jabar, Ryan Bayusantika Ristandi.
Ryan menambahkan, kebersihan air, peralatan dapur, serta higienitas pekerja (food handler) sangat berpengaruh terhadap keamanan makanan.
Polri Ikut Turun Tangan
Kasus dugaan keracunan MBG kini juga mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan pihaknya tengah menyelidiki insiden ini.
“Polri saat ini sedang melakukan pendalaman, turun ke lapangan untuk melaksanakan pendalaman satu per satu,” kata Listyo di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (27/9).
Ia berjanji akan menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan secara terbuka ke masyarakat.
Berdasarkan catatan BGN, sejak Januari hingga September 2025 tercatat 70 kasus keracunan MBG dengan total 5.914 penerima terdampak. Rinciannya: 1.307 korban di wilayah I (Sumatra), 3.610 korban di wilayah II (Pulau Jawa), serta 997 korban di wilayah III (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara).
Program Mulia, Tata Kelola Jadi Sorotan
Meski menuai kritik, banyak pihak menilai MBG tetap merupakan program mulia yang harus diteruskan. Namun, sejumlah pakar menekankan pentingnya tata kelola yang lebih ketat agar kasus keracunan tidak terulang.
Presiden Prabowo sendiri menyadari persoalan ini menyangkut nyawa dan kesehatan anak-anak. Ia memastikan pemerintah akan segera memperbaiki sistem demi menjaga kepercayaan publik.
“Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik,” tegas Prabowo. (*/REL)
