JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Cawapres 2024, Mahfud MD, mengungkapkan bahwa dua cucu dari keponakannya turut menjadi korban keracunan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta.
Hal itu ia sampaikan dalam tayangan YouTube Mahfud MD Official bertajuk “Bereskan Tata Kelola MBG” pada Selasa (30/9/2025).
“Cucu saya juga keracunan. Ya, MBG di Jogja. Cucu ponakan, saya punya ponakan, ponakan saya punya anak namanya Iksan. Makan siang gratis, masakan bergizi gratis, lalu satu kelas itu delapan orang langsung muntah-muntah,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, delapan siswa di sekolah tersebut mengalami muntah-muntah setelah menyantap menu MBG. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari jumlah itu, tujuh anak termasuk salah satu cucu Mahfud diperbolehkan pulang setelah sehari dirawat. Namun, seorang cucu lainnya harus menjalani perawatan hingga empat hari.
“Nah yang enam itu, enam dan kakaknya, habis muntah-muntah sehari disuruh pulang, bisa dirawat di rumah. Tapi yang ini sampai empat hari di rumah sakit. Ada dua, bersaudara, beda kelas di sekolah yang sama,” jelasnya.
Kritik Prabowo: “Bukan Soal Angka”
Mahfud menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut korban keracunan MBG hanya 0,0017 persen dari total 30 juta porsi makanan yang telah dibagikan. Menurutnya, kasus ini tidak bisa semata-mata dipandang dari sisi statistik.
“Meskipun betul itu hanya 0,0017 persen kata Presiden, kecil sekali memang. Tapi jutaan pesawat terbang di dunia ini lalu lalang setiap hari, kecelakaan satu saja tidak sampai 0,001 persen orang ribut. Karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kesehatan. Ini bukan persoalan angka, ini harus diteliti lagi apa masalahnya,” tegas Mahfud.
Data BGN: 4.711 Kasus, Masuk Kategori KLB
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga 22 September 2025 terdapat 4.711 kasus gangguan kesehatan akibat konsumsi MBG di berbagai daerah. Jumlah tersebut sudah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB).
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut sebagian besar kasus terjadi karena dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam jumlah besar, hingga masalah pergantian pemasok bahan baku.
“Total catatan kami ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui, sampai hari ini BGN sudah membuat 1 miliar porsi makan,” ujar Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Dorong Evaluasi Tata Kelola dan Dasar Hukum
Mahfud menilai program MBG adalah kebijakan mulia yang memberi manfaat bagi jutaan anak. Namun, ia menegaskan perlu ada pembenahan serius, terutama terkait tata kelola dan kepastian hukum.
“MBG itu bagus, harus diteruskan dan harus dikawal. Mungkin manfaatnya jauh lebih banyak dari kejelekannya. Tetapi, sekecil apapun kejelekan itu harus diselesaikan dengan tata kelola pemerintahan yang baik dengan asas kepastian hukum agar semuanya nyaman,” ujar Mahfud.
Ia mempertanyakan dasar hukum pelaksanaan MBG, apakah melalui Perpres, PP, atau undang-undang. Menurutnya, tanpa dasar hukum yang jelas, sulit memastikan siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.
“Tata kelolanya kan minimal asas kepastian hukumnya harus sudah jelas. Siapa yang melakukan apa, yang bertanggung jawab ini siapa, kepada siapa, dari siapa kepada siapa. Kita kan tidak tahu. Sekolah tidak tahu menahu juga,” ucap Mahfud.
Selain itu, Mahfud juga menyoroti anggaran MBG yang mencapai Rp71 triliun pada tahun ini. Ia mengingatkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya.
“Kalau BPK memeriksa pun selalu menanyakan nomenklatur dan dasar hukumnya. Nah, ini kita tidak tahu sebenarnya tata kelolanya bagaimana,” pungkasnya.
(*/REL)
