JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang membuka kemungkinan membawa kasus keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke ranah hukum. Ancaman ini ditujukan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas.
“Bisa jadi (diperkarakan) karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian,” kata Nanik di Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Keracunan MBG kembali terjadi. Kali ini menimpa belasan siswa di Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat. Mereka diduga keracunan setelah mengonsumsi menu yang menggunakan saus kedaluwarsa.
Nanik menegaskan, penghentian operasional dapur SPPG menjadi langkah evaluasi wajib BGN. “Kami akan langsung menghentikan operasi dapur, sekecil apa pun kejadian apabila itu berkait dengan kesehatan anak-anak penerima manfaat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penghentian sementara tidak hanya berlaku di Sulawesi Barat, tetapi juga di dapur-dapur SPPG lain yang terindikasi menimbulkan masalah. Operasional akan kembali berjalan setelah investigasi BGN, BPOM, dan dinas kesehatan setempat selesai. “Sampai kami selesai melakukan investigasi dan juga investigasi dari BPOM dan Dinkes,” jelasnya.
Menurut Nanik, lemahnya penerapan Standard Operating Procedures (SOP) menjadi penyebab utama kasus keracunan. “Delapan puluh persen dari investigasi kami karena tidak menjalankan SOP waktu memasak,” ungkapnya.
Selain itu, jeda waktu antara proses memasak hingga makanan sampai di sekolah juga disebut berpotensi menimbulkan kontaminasi. “Jadi rentang waktu bahan makanan selesai dimasak sampai dikonsumsi lebih dari enam jam,” katanya.
Untuk mencegah kasus serupa, BGN akan mewajibkan dapur-dapur SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang dikeluarkan dinas kesehatan. “Kami juga akan minta dapur-dapur itu untuk memiliki sertifikat higiene yang dikeluarkan Dinkes setempat,” tegas Nanik.
Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menilai peristiwa keracunan massal ini terjadi karena keteledoran pihak SPPG. “Kondisinya sebenarnya bagus, hanya mungkin ada keteledoran,” katanya.
Ia mengakui program MBG masih baru, sehingga SPPG belum sepenuhnya mampu menghidangkan makanan dalam jumlah besar secara aman.
Di sisi lain, CEO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih menilai pangkal persoalan ada pada ambisi pemerintah. Target 82,9 juta penerima manfaat MBG pada akhir 2025, menurutnya, justru meningkatkan risiko. “Kasus keracunan massal mungkin lebih banyak dari yang terekspose di media,” ujarnya.
(*/Rel)
