JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah.
Penandatanganan SKB berlangsung di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Tito menegaskan, pemerintah mendukung penuh percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk di daerah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T).
“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, jadi apa menyiapkan lahan atau SPPG-nya, entah dari Pemda atau dari mitranya, dan setelah itu menyampaikan usulan titik-titik (lokasi SPPG),” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).
Menurut Tito, hingga kini sudah ada 141 Pemda yang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG. Ia menyebut Pemda sangat antusias mendukung percepatan pembangunan SPPG, karena manfaat program ini langsung dirasakan masyarakat.
“Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented yang menjadi target utama. Bagi mereka dengan adanya program ini tentu yang paling utama membantu program mereka untuk menangani stunting karena mereka juga ditarget untuk menurunkan stunting,” kata Tito.
Selain menekan angka stunting, program MBG dinilai mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan peredaran uang di masyarakat, serta menyerap hasil produksi pangan lokal.
“Punya produksi ikan, produksi sayur dan lain-lain bisa terserap,” jelasnya.
Tito menambahkan, keberhasilan program ini juga berpotensi meningkatkan elektabilitas kepala daerah.
“Dengan mekanisme Pilkada, otomatis ini naikin popularitas mereka karena bisa turun ke SPPG, ngecek sana, ngecek sini, dan elektabilitasnya naik kalau sukses,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Tito juga mengumumkan bahwa sudah ada 806 titik lahan yang dinyatakan bebas dan siap untuk pembangunan SPPG.
“Ada 806 titik lahan yang dinyatakan layak tanahnya, lahannya sudah siap, Pemerintah Daerah (Pemda) juga siap, banyak yang antusias,” ujar Tito.
Dari jumlah tersebut, BGN akan membangun 542 SPPG, sementara Kementerian PU akan menggarap 264 SPPG lainnya.
Peran BGN dan Dukungan Anggaran
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, percepatan pembangunan SPPG sangat penting untuk memperluas akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya di daerah terpencil.
“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah merupakan mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri maka 1 miliar 1 bulan itu akan terserap,” jelasnya.
Dadan mengungkapkan hingga kini sudah terbangun 8.344 SPPG yang sepenuhnya didanai oleh swasta atau masyarakat.
“Itu 100% dari 8.344 SPPG didanai oleh dana masyarakat. Jadi ini kontribusi masyarakat yang luar biasa,” katanya.
Meski demikian, BGN juga telah menyiapkan Rp 6 triliun untuk membangun 1.542 SPPG, namun belum ada yang terealisasi lantaran masih dalam proses.
Untuk mempercepat pembangunan, BGN menyiapkan dua strategi. Pertama, bekerja sama dengan TNI, Polri, Kadin, dan asosiasi untuk membangun dapur di daerah aglomerasi. Kedua, menggandeng Kemendagri agar mempercepat pembangunan di daerah terpencil.
“Satgas inilah yang kemudian listing berapa banyak SPPG yang harus dibangun dan untuk percepatan pembangunan akan dibantu Menteri PU,” ujar Dadan.
Mendagri menegaskan, dengan adanya SKB ini, target Presiden dalam memperluas jangkauan program MBG di seluruh Indonesia bisa segera tercapai.
“Harapan kita program MBG bisa menyebar, bisa selesai untuk menjangkau sesuai target Bapak Presiden,” pungkas Tito.
(*/REL)
