JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Nama Letnan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago kembali mencuat di tengah isu reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Purnawirawan TNI Angkatan Darat ini digadang-gadang menjadi kandidat kuat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
Posisi Menko Polkam hingga kini masih kosong setelah ditinggalkan Budi Gunawan. Jabatan tersebut sementara dipegang Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri ad interim.
Djamari disebut bakal bersaing ketat dengan sejumlah nama besar lain, termasuk Mahfud MD yang pernah menduduki jabatan serupa di era Presiden Joko Widodo. Publik kini menanti pengumuman resmi Presiden Prabowo terkait sosok definitif yang akan memimpin koordinasi politik dan keamanan nasional.
Rekam Jejak Panjang di Militer
Djamari Chaniago lahir di Padang, Sumatera Barat, 8 April 1949. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI, kini Akmil) tahun 1971 dari kecabangan Infanteri Baret Hijau Kostrad.
Karier militernya terbilang panjang dengan sederet posisi strategis. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Yonif Linud 330/Tri Dharma, Komandan Kodim 0501/Jakarta Pusat, Kepala Staf Brigif Linud 18/Trisula, hingga Komandan Rindam I/Bukit Barisan. Saat berpangkat kolonel, ia dipercaya sebagai Komandan Brigif Linud 18/Trisula.
Kiprahnya makin menonjol ketika dipercaya menjadi Panglima Kodam III/Siliwangi (1997–1998), kemudian Panglima Kostrad (1998–1999), dan puncaknya sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI pada 2000–2004. Pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal.
Di ranah politik, Djamari sempat duduk sebagai anggota MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999). Selepas pensiun, ia pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang periode 2015–2016.
Nama Djamari tak asing jika dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia merupakan salah satu dari tujuh perwira tinggi TNI AD yang tergabung dalam Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998.
DKP kala itu menyatakan Prabowo melakukan beberapa penyimpangan dan kesalahan terkait peristiwa kerusuhan 1998. Selain Djamari, perwira yang duduk dalam DKP di antaranya Jenderal Subagyo Hadisiswoyo, Letjen Fachrul Razi, Letjen Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen Agum Gumelar, Letjen Yusuf Kartanegara, dan Letjen Arie J. Kumaat.
Kontroversi Klub Motor
Meski dikenal dengan rekam jejak militernya, nama Djamari juga sempat terseret kontroversi. Pada 30 Oktober 2020, rombongan Harley Owners Group (HOG) Siliwangi Bandung Chapter yang ia pimpin terlibat pengeroyokan terhadap dua anggota TNI di Bukittinggi, Sumatera Barat.
Peristiwa itu bermula dari senggolan antara motor gede klub Djamari dengan motor anggota TNI. Insiden tersebut membuat dua personel Intel Kodim 0304/Agam mengalami luka-luka dan videonya sempat viral.
Alih-alih meminta maaf, Djamari kala itu menyebut insiden tersebut sebagai “masalah kecil”.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Lembaga ini bertugas mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.
Sebagai mitra kerja Komisi I DPR RI, Menko Polkam dituntut memastikan sinkronisasi kebijakan di sektor politik dan keamanan berjalan efektif.
Sejumlah nama selain Djamari dan Mahfud MD juga disebut-sebut masuk bursa calon Menko Polkam, di antaranya Hadi Tjahjanto, Tito Karnavian, Dudung Abdurachman, dan Sjafrie Sjamsoeddin sendiri.
Kini, bola ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Publik menanti siapa “putra terbaik bangsa” yang akan resmi dipilih untuk menduduki kursi Menko Polkam definitif.
(*/REL)
