ALINIANEWS.COM — Anarkisme jalanan dan isu Gibran hanyalah riak. Yang menentukan: sejauh mana presiden berpihak pada rakyat, bukan oligarki.
Gelombang demonstrasi yang meluas dan berujung anarkis memunculkan spekulasi tentang adanya upaya kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun, hingga kini tidak ada tanda kudeta nyata, baik lewat militer maupun jalur konstitusi. Yang terjadi justru ujian besar terhadap legitimasi Prabowo: apakah ia benar-benar berpihak pada rakyat, atau terjebak dalam kepentingan oligarki.
Sorotan saat ini justru mengarah kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan TNI menyerukan pemakzulan Gibran dengan alasan legalitas pencalonannya. Jika serangan ini berhasil, duet Prabowo–Gibran bisa terguncang. Gibran adalah representasi politik Jokowi di pemerintahan. Jika ia jatuh, jaringan politik Jokowi ikut melemah, dan Prabowo kehilangan salah satu penopang penting.
Di tengah maraknya protes, publik dibuat marah oleh privilese anggota DPR: tunjangan besar, fasilitas mewah, dan perjalanan luar negeri, di saat rakyat menanggung mahalnya kebutuhan hidup. Ada dugaan oligarki politik dan ekonomi ikut menunggangi kemarahan rakyat ini untuk melemahkan pemerintah. Namun, strategi itu justru menjadi bumerang. Publik semakin sadar bahwa akar persoalan ada pada elite yang hidup di menara gading.
Mahasiswa, buruh, dan masyarakat miskin kota turun ke jalan menuntut keadilan sosial-ekonomi. Tuntutan mereka sederhana: hentikan privilese elite, dan hadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sayangnya, demonstrasi yang semula damai disusupi provokator hingga berujung anarkis dan memakan korban jiwa. Peristiwa ini memberi citra buruk bagi aparat dan menempatkan pemerintah dalam sorotan dunia internasional.
Di titik ini, Prabowo menghadapi dilema besar. Jika terlalu keras menekan demonstrasi, ia akan dicap otoriter. Jika terlalu lembek, ia dianggap gagal menjaga stabilitas.
Situasi politik hari ini bisa dibaca melalui tiga poros:
Pertama, Poros Pemerintah – Prabowo, Gibran, Jokowi yang masih dalam satu perahu, meski bisa retak.
Kedua, Poros Oligarki – DPR dan konglomerat politik-ekonomi yang bisa menunggangi keresahan rakyat.
Ketiga, Poros Rakyat – mahasiswa, buruh, dan masyarakat yang semakin resah menghadapi kesulitan ekonomi.
Prabowo berada di tengah-tengah pusaran ini. Pilihan langkahnya akan menentukan arah sejarah.
Kita tegaskan, yang dihadapi Prabowo saat ini bukan kudeta, melainkan ujian legitimasi. Jawabannya bukan pengerahan aparat, melainkan kebijakan nyata. Rakyat menunggu langkah tegas yang memulihkan kepercayaan: pemangkasan privilese elite, perbaikan ekonomi, dan keberanian menjaga jarak dari oligarki.
Ujian ini akan menentukan warisan politik Prabowo. Apakah ia akan tercatat sebagai presiden yang jatuh karena berpihak pada oligarki, atau sebagai pemimpin yang menguatkan legitimasi dengan berpihak pada rakyat. (YURNALDI)
