ALINIANEWS.COM — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu periode yang ditandai dengan kelahiran berbagai lembaga baru. Sejumlah badan dibentuk untuk menjawab tantangan strategis sekaligus memperkuat kendali pemerintahan.
-
Badan Penyelenggara Haji
Melalui Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2024, Prabowo membentuk Badan Penyelenggara Haji (BPH) yang resmi berdiri pada 5 November 2024. Lembaga ini dipimpin K.H. Moch. Irfan Yusuf dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil.
BPH bertugas memberikan dukungan dan memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai aturan.
2. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Pada 23 Oktober 2024, Prabowo menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai kepala lembaga baru ini, dengan Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule sebagai wakil.
Prabowo menegaskan peran lembaga ini penting untuk mengawasi program perlindungan sosial.
“Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial serta bantuan kepada golongan rakyat yang masih memerlukan,” kata Prabowo.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
BPJPH sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama, namun kini langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Haikal Hassan ditunjuk sebagai kepala, dengan Afriansyah Noor sebagai wakil.
“Inilah wujud komitmen dari Pemerintah kita yang sekarang ini wabil khusus Pak Prabowo Subianto semakin nyata komitmennya terhadap umat,” ujar Haikal pada 24 Oktober 2024.
4. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus
Dibentuk pada 22 Oktober 2024, badan ini dipimpin Aries Marsudiyanto, kader Gerindra. Lembaga tersebut diberi mandat untuk mengawasi program dan proyek pemerintah.
“(Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus) memonitor semua proyek yang kita akan lancarkan,” kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, 23 Oktober 2024.
5. Danantara
Pada 24 Februari 2025, Prabowo meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai sovereign wealth fund (SWF) baru dengan modal awal sekitar Rp 300 triliun.
Dipimpin Rosan Perkasa Roeslani (CEO), dengan Dony Oskaria (COO) dan Pandu Patria Sjahrir (CIO), lembaga ini mengelola dana untuk membiayai proyek strategis nasional.
“Dana yang sebelumnya terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, kini dialokasikan untuk dikelola Danantara,” ujar Prabowo.
6. Bank Emas
Diresmikan pada 26 Februari 2025, bullion bank ini ditujukan untuk memperkuat sektor keuangan nasional.
“Meningkatkan juga pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas serta melakukan transaksi dalam negeri,” tegas Prabowo.
Bank Emas diproyeksikan mampu menambah PDB hingga Rp 245 triliun dan membuka 1,8 juta lapangan kerja.
7. Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa
Dua lembaga ini baru saja diluncurkan pada 25 Agustus 2025. Didit Herdiawan Ashaf dipercaya sebagai Kepala Badan Otorita Tanggul Laut, dengan dua wakil yaitu Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro.
Sementara itu, Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, ditunjuk memimpin Badan Industri Mineral.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan alasan pembentukan lembaga baru ini:
“Proyek tanggul laut ini melintasi sekitar lima provinsi di Jawa. Jadi kebutuhan perwakilan itu sifatnya teknis, bukan soal jumlah jabatan.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran akan tersedia untuk dua lembaga baru tersebut.
“Kalau sudah dibentuk tentu nanti ada turunannya,” kata Sri Mulyani.
(*/rel)
