ALINIANEWS.COM — Operasi tangkap tangan (OTT) bukan sekadar isu hukum biasa. OTT berarti barang bukti sudah nyata, uang ada di meja, tangan pelaku tertangkap basah. Sulit menyangkal, apalagi mengelak. Maka ketika Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel ditangkap KPK, mestinya Presiden Prabowo tidak punya alasan untuk menunda keputusan: pencopotan harus segera dilakukan.
Menunggu proses hukum selesai adalah jawaban normatif, tapi justru berbahaya. Mengapa? Karena publik tahu bedanya antara OTT dengan sekadar laporan dugaan korupsi. OTT adalah bukti yang terang benderang. Jika seorang pejabat yang tertangkap tangan masih dipertahankan di kursinya, yang rusak bukan hanya wibawa jabatan itu, tapi juga citra pemerintahan Presiden sendiri.
Lebih dari itu, gaya hidup Noel dengan koleksi puluhan mobil mewah dan motor besar sudah lama menimbulkan tanda tanya. Dari mana sumber kekayaan fantastis itu? Rasionalitas publik sulit menerima jika semua itu berasal dari gaji seorang wakil menteri. Patut diduga, praktik kotor ini bukan kejadian sekejap, melainkan sudah berlangsung bertahun-tahun. OTT hanyalah ketiban sial karena jaringannya kebetulan tertangkap.
Presiden Prabowo harus mengerti: mempertahankan pejabat OTT sama dengan menyiram bensin ke bara api ketidakpercayaan rakyat. Pesan yang muncul bisa sangat fatal: pemerintahannya dianggap permisif, tidak tegas, bahkan “toleran” terhadap korupsi. Dan itu akan mencoreng seluruh Kabinet Merah Putih yang baru berjalan seumur jagung.
Justru di sinilah uji kepemimpinan Prabowo. Ia bisa memilih dua jalan:
Pertama, segera mencopot Noel. Tindakan cepat akan memberi sinyal kuat bahwa Prabowo serius, bersih, dan tidak kompromi dengan korupsi.
Kedua, membiarkan Noel bertahan. Ini akan melahirkan kesan Presiden lembek, bahkan terkontaminasi oleh kepentingan politik dan balas budi.
Pemerintahan yang bersih tidak bisa ditunda, tidak bisa dinegosiasikan. Prabowo harus memutuskan: tegas atau tercemar. Dan rakyat menunggu jawabannya, sekarang juga. (YURNALDI)
