ALINIANEWS.COM — Kasus pemeriksaan mantan Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ahmadi Noor Supit oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi iklan Bank BJB Rp222 miliar membuka luka lama bangsa ini: ternyata, bahkan auditor negara pun tak steril dari godaan korupsi.
Selama ini, publik ditempa dengan keyakinan bahwa BPK adalah lembaga independen, pilar akuntabilitas, dan benteng terakhir untuk memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. Namun, ketika auditor yang seharusnya menjaga “kebersihan buku keuangan negara” justru diduga ikut bermain, pertanyaan yang sangat relevan muncul: siapa yang mengaudit auditor?
Integritas Lembaga Pengawas yang Ternoda. Dalam kasus Bank BJB, dugaan korupsi bukanq terjadi pada proyek infrastruktur raksasa, melainkan pada iklan promosi. Iklan yang mestinya menjadi aktivitas rutin ternyata bisa di-mark up hingga ratusan miliar rupiah. Dan ironisnya, hasil audit BPK terhadap Bank BJB justru dinilai janggal. Artinya, lembaga yang diberi mandat mengawasi malah diduga ikut menutup mata atau bahkan melindungi praktik busuk itu.
Jika benar auditor bisa dibeli atau diarahkan untuk mengaburkan fakta, maka seluruh mekanisme check and balance yang menjadi fondasi keuangan negara runtuh. Audit yang semestinya instrumen pengawasan berubah menjadi alat kompromi.
Korupsi Sebagai Ekosistem. Fakta lain yang mencemaskan: kasus ini memperlihatkan jejaring antara pejabat bank, pemilik agensi iklan, dan mantan pejabat negara. Korupsi tidak lagi sekadar ulah individu serakah, melainkan ekosistem yang melibatkan birokrat, politisi, hingga pengusaha. Sebuah “kerja sama jahat” yang merugikan publik dalam diam.
Inilah mengapa publik muak: dana yang seharusnya menopang pembangunan daerah justru terkuras untuk membiayai iklan berlapis mark up. Bukan hanya merampas uang rakyat, tetapi juga mencoreng wibawa lembaga negara.
Ujian KPK, Momentum Reformasi BPK. Kini bola panas ada di tangan KPK. Publik menanti apakah penyidikan akan menyentuh lingkaran elite secara tuntas, ataukah kasus ini akan berhenti pada jajaran bank dan agen iklan. KPK ditantang untuk membuktikan bahwa mereka tidak pandang bulu, termasuk ketika yang diperiksa adalah mantan anggota lembaga tinggi negara.
Namun yang lebih mendesak: BPK sendiri perlu dibenahi. Integritasnya harus dipulihkan. Mekanisme audit internal dan eksternal terhadap BPK perlu diperkuat. BPK harus diaudit balik. Tanpa pengawasan yang independen terhadap lembaga auditor, potensi penyalahgunaan wewenang akan terus terbuka lebar.
Korupsi iklan Bank BJB adalah alarm keras bahwa kebocoran uang negara tidak hanya terjadi di mega proyek, tetapi juga pada sektor-sektor yang tampak sepele. Dan jika lembaga sekelas BPK ikut tercoreng, maka sesungguhnya kita sedang menghadapi krisis kepercayaan yang lebih berbahaya daripada kerugian finansial semata.
Editorial ini ingin menegaskan: membersihkan BPK adalah prasyarat menjaga kredibilitas negara. Karena tanpa auditor yang bersih, semua laporan keuangan hanyalah sandiwara. (YURNALDI)
