Bupati Pati, Sudewo
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, angkat bicara soal gelombang protes warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Pati Sudewo yang merupakan kader partainya. Sugiono menegaskan, Sudewo harus mendengar aspirasi rakyat dan memastikan kebijakan tidak menambah penderitaan masyarakat.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono, Rabu (13/8/2025).
Sugiono mengingatkan pesan Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kepada seluruh kepala daerah partai agar selalu memperhitungkan suara rakyat kecil. “Setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,” tegasnya.
Gerindra, kata Sugiono, terus memantau perkembangan unjuk rasa di Pati. Ia juga mengucapkan terima kasih karena kondisi di sana mulai kondusif.
Tuntutan Pemakzulan Dinilai Masuk Akal
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai tuntutan masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo wajar, terutama setelah adanya kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang memicu kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
“Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal,” kata Herman dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu.
Menurutnya, kebijakan itu sangat membebani masyarakat. Sudewo, lanjut Herman, seharusnya mengajak warga berdiskusi sebelum merumuskannya. “Respon dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan dan kekecewaan publik di Pati,” ujarnya.
Istana dan Gubernur Turun Tangan
Kemarahan warga Pati yang memuncak pada aksi besar-besaran ini turut menyita perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menyayangkan kericuhan tersebut.
“Pemerintah pusat berharap kasus ini bisa terselesaikan supaya kehidupan ekonomi warga Pati tidak terganggu, apalagi menjelang peringatan kemerdekaan,” ujarnya.
Prasetyo menegaskan, Istana menghormati proses unjuk rasa dan upaya pemakzulan yang kini bergulir di DPRD Pati. Ia menyebut koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi terus dilakukan untuk mencari jalan keluar.
PKB Kritik Gaya Komunikasi Sudewo
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang ikut mengusung Sudewo pada Pilkada 2024, menyayangkan cara komunikasi Sudewo saat merespons protes rakyat. Wakil Ketua Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq, mengatakan niat baik masyarakat seharusnya direspons dengan komunikasi yang baik.
“Niat baik kekuatan kedaulatan rakyat di Pati harusnya direspons oleh komunikasi yang bagus dari pihak Bupati, sehingga tidak perlu terjadi anarki seperti yang kita saksikan sekarang,” ujarnya.
Maman juga mengingatkan agar proses hukum dan politik tetap dijalankan, bukan sekadar tekanan massa.
Kemendagri: Ada Mekanisme Pemakzulan
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, menegaskan pihaknya memantau kisruh ini. Ia menjelaskan bahwa DPRD Pati dapat memulai proses pemakzulan melalui hak interpelasi, dilanjutkan hak angket, dan kemudian diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.
Kemendagri nantinya akan meminta fatwa Mahkamah Agung. “Kalau MA menyatakan layak diberhentikan, itu jadi rujukan bagi Kemendagri untuk mengeluarkan SK pemberhentian,” jelas Benny.
Sudewo Ogah Mundur
Di tengah gelombang protes, Sudewo menegaskan tidak akan mundur. “Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,” ujarnya kepada Kompas TV.
Melihat sikap keras Sudewo dan panjangnya proses pemakzulan, sejumlah pihak menilai Prabowo dan Gerindra dapat mengambil langkah politik informal untuk meredam konflik di Bumi Mina Tani.
Di tengah gelombang protes, Sudewo menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya.
“Tuntutan sudah disampaikan tadi. Kalau saya dipilih oleh rakyat secara konstitusional, secara demokratis jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Semua ada mekanisme,” ujarnya di kantor Bupati Pati, Rabu (13/8/2025).
Sudewo mengaku akan menjadikan insiden ini sebagai pelajaran. “Ya pembelajaran bagi seluruh Kabupaten Pati untuk menjaga solidaritas, menjaga kekompakan, jangan sampai terprovokasi oleh siapapun. Kabupaten Pati milik semua warga Kabupaten Pati,” katanya.
Ia berharap insiden ricuh seperti kemarin tidak terulang kembali. “Supaya pembangunan berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat tetap lancar,” tambahnya.
(*/rel)
