Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) berbincang dengan Sekjen Hasto Kristiyanto (kiri) disaksikan Ketua DPP Prananda Prabowo (tengah) saat perayaan HUT ke-52 PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (10/1/2025). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO
JAKARTA, ALINIANEWS. COM — Pemberian amnesti Presiden Prabowo Subianto kepada eks Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, memantik spekulasi politik. Namun baik Partai Gerindra maupun PDI-P kompak membantah bahwa amnesti tersebut merupakan bagian dari transaksi dukungan politik partai banteng kepada pemerintah.
Hasto menghirup udara bebas pada Jumat (1/8/2025) malam setelah lebih dari lima bulan mendekam di Rutan KPK. Ia sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap Harun Masiku, namun proses hukum masih berjalan di tingkat banding. Amnesti terhadap Hasto diumumkan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis (31/7/2025) malam, bersamaan dengan pemberian amnesti kepada ribuan tahanan lain.
Menanggapi spekulasi politik, Dasco menegaskan tidak ada kesepakatan atau barter politik di balik keputusan Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum Gerindra. “Saya pikir tidak ada kaitannya, karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDI-P,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).
Menurut Dasco, dukungan PDI-P terhadap kebijakan pemerintah tidak harus selalu dibalas dengan jabatan atau amnesti. Ia menyebut partai di luar koalisi pun berhak memberikan masukan. “Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan dari PDI-P. Tapi juga dari partai-partai koalisi tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” jelas Dasco.
Sementara itu, dari internal PDI-P, politikus Guntur Romli menegaskan posisi partainya tetap sebagai kekuatan penyeimbang, bukan bagian dari pemerintahan. Ia menolak anggapan bahwa amnesti Hasto adalah bentuk transaksi politik dengan Presiden Prabowo.
“Meski Mas Hasto dapat amnesti, posisi PDI-P tetap tidak berubah. Karena kami sangat yakin Ibu Megawati bukan tipe pemimpin yang transaksional. Beliau adalah the real leader, bukan diler,” ujar Guntur dilansir dari Kompas.com, Minggu (3/8/2025).
Guntur menyatakan bahwa Megawati akan mendukung kebijakan pemerintah jika sejalan dengan kepentingan rakyat. Namun jika tidak, PDI-P tidak akan segan menyampaikan kritik. “Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi. Karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi,” kata dia.
Ia menambahkan bahwa sikap politik PDI-P sudah ditegaskan sejak Rakernas V pada 2024, jauh sebelum kasus Hasto mencuat. “Sebenarnya sudah diputuskan dalam rekomendasi Rakernas V Tahun 2024 bahwa PDI-P tetap berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang, jauh sebelum kasus Mas Hasto Kristiyanto,” tambah Guntur.
Setelah resmi mendapatkan Keputusan Presiden (Keppres) dan menyelesaikan syarat administrasi, Hasto keluar dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025) malam. Ia enggan banyak berkomentar kepada media, namun menyampaikan ucapan terima kasih.
“Kami mengucapkan terima kasih terhadap doa dan dukungan Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto. “Yang kedua tentu saja kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo atas keputusan memberikan amnesti tersebut.”
(*/rel)
