Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendukung wacana pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilu tidak langsung. Â
JAKARTA, ALINIANEWS.COM – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menggulirkan gagasan besar dalam sistem pemilihan kepala daerah. Dalam pernyataannya di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (23/7/2025), Cak Imin menyoroti urgensi evaluasi total terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. Menurutnya, sistem saat ini membawa beban biaya tinggi dan efektivitas pembangunan yang tidak maksimal.
“Jadi sebetulnya hasil pertemuan NU di beberapa kali munas, musyawarah nasional memerintahkan kepada PKB untuk mengkaji ulang pemilihan kepala daerah secara langsung. Satu, kesimpulannya seluruh kepala daerah habis biaya mahal untuk menjadi kepala daerah, yang kadang-kadang tidak rasional. Yang kedua, ujung-ujungnya pemerintah daerah juga bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek, belum bisa mandiri atau apalagi otonom,” ungkap Cak Imin.
Mengacu pada hasil kajian tersebut, PKB mengusulkan dua pola pemilihan kepala daerah. Gubernur sebagai representasi pemerintah pusat akan ditunjuk langsung oleh pusat, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh rakyat melalui DPRD.
“Nah, melihat kondisi itu PKB berkesimpulan harus ada cari jalan efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Nah, karena Pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kita ingin sebetulnya dua pola,” jelasnya.
“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Gubernur, tetapi bupati karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” tambahnya.
Cak Imin sebelumnya juga menyampaikan pandangannya saat Harlah ke-27 PKB tentang pentingnya meninjau ulang sistem politik nasional. Ia menilai perlu adanya perundang-undangan baru yang benar-benar kondusif untuk mendorong percepatan pembangunan nasional.
“Perlu dibuat suatu perundang-undangan dari sistem politik nasional kita yang benar-benar kondusif bagi percepatan pembangunan nasional, salah satuya yang kami juga telah sampaikan ke Bapak Presiden langsung, saatnya pilkada dilakukan evaluasi total manfaat dan mudharatnya,” tegas Cak Imin.
Ia menyebut bahwa proses politik yang panjang justru memperlambat konsolidasi di daerah. Bahkan, beberapa bupati mengakui hal tersebut kepadanya. Solusi yang ditawarkan PKB adalah penunjukan kepala daerah oleh pemerintah pusat atau pemilihan lewat DPRD.
“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, pemilihan kepala daerah, maksimal dipilih oleh DPRD-DPRD di seluruh Tanah Air. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad tujuannya 1, efektifitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut hal itu masih berupa wacana yang membutuhkan pembahasan lintas partai secara menyeluruh. Menurut Puan, perubahan sistem pilkada harus melalui mekanisme yang sah.
“Pertama terkait dengan apa yang disampaikan oleh Cak Imin Itu masih merupakan wacana,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (24/7/2025).
“Tentu saja semua partai harus berkumpul, berunding untuk mendiskusikan hal tersebut dan harus dibahas sesuai dengan mekanismenya. Karena untuk melakukan hal tersebut harus ada mekanisme yang diatur terkait dengan hal tersebut,” tambahnya.
Meski masih menuai pro dan kontra, gagasan Cak Imin membuka ruang diskusi baru tentang efektivitas demokrasi dan otonomi daerah. Wacana ini bisa menjadi titik tolak bagi reformasi sistem pilkada ke depan, terutama dalam rangka menjawab tantangan pembangunan nasional yang cepat, efisien, dan tepat sasaran. (*/rel)
