Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan presiden interim Suriah Ahmed al-Sharaa. (Anadolu Agency)
JAKARTA, ALINIANEWS.COM –Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi mencabut sanksi-sanksi yang telah diberlakukan terhadap Suriah selama puluhan tahun. Dalam perintah eksekutif yang ditandatangani pada Senin (30/6) waktu setempat, Trump mengakhiri status “darurat nasional” yang telah berlaku sejak tahun 2004, yang selama ini menjadi dasar pemberlakuan berbagai sanksi luas terhadap Suriah, termasuk terhadap lembaga-lembaga negara seperti bank sentral.
Langkah ini menyusul pencabutan sebagian besar sanksi pada Mei lalu, sebagai respons atas seruan dari Arab Saudi dan Turki menyusul berakhirnya kekuasaan Presiden Bashar al-Assad. Kekuasaan Assad berakhir setelah Ahmed al-Sharaa, mantan gerilyawan, mengambil alih tampuk kepemimpinan dan mengakhiri setengah abad pemerintahan otoriter di negara tersebut.
Brad Smith, pejabat Departemen Keuangan AS yang mengurusi sanksi, menyatakan bahwa tindakan ini merupakan langkah strategis untuk mengembalikan Suriah ke dalam sistem ekonomi global. “Tindakan baru tersebut akan mengakhiri isolasi negara tersebut dari sistem keuangan internasional,” ujarnya.
Lebih jauh, Menteri Luar Negeri AS menyebut bahwa Washington akan mempertimbangkan pencabutan status teroris terhadap Ahmed al-Sharaa dan kelompoknya, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan jaringan Al-Qaeda. Bahkan, hadiah yang sempat ditawarkan AS untuk penangkapan atau pembunuhan Sharaa telah dicabut setelah ia naik ke tampuk kekuasaan.
Menanggapi langkah AS, Menteri Luar Negeri Suriah Assad al-Shibani menyebutnya sebagai momen bersejarah. “Dengan dicabutnya hambatan utama bagi pemulihan ekonomi ini, pintu yang telah lama ditunggu-tunggu terbuka untuk rekonstruksi dan pembangunan, sebagaimana juga kondisi untuk pemulangan warga Suriah yang mengungsi secara bermartabat ke tanah air mereka,” tulisnya melalui platform media sosial X.
Di hari yang sama, pemerintah Israel juga mengumumkan minatnya untuk menormalisasi hubungan dengan Suriah dan Lebanon sebagai bagian dari perluasan “Perjanjian Abraham”, yang sebelumnya mencakup negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain. Jika terwujud, langkah ini akan menandai transformasi besar dalam lanskap diplomatik Timur Tengah.
Langkah Trump ini dinilai tidak hanya akan membuka kembali jalur diplomatik dan ekonomi Suriah ke dunia internasional, tetapi juga berpotensi mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan yang telah lama terpecah oleh perang dan konflik.(*/rel)
