PADANG, ALINIANEWS.COM — Menanggapi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait potensi pemborosan anggaran dalam pelaksanaan sejumlah kegiatan bimbingan teknis (bimtek), Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat menyampaikan klarifikasi. Melalui Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PSDPE), Richi Amran, pihaknya mengakui adanya selisih realisasi anggaran pada komponen biaya penginapan panitia, namun menegaskan bahwa hal tersebut telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai ketentuan.
“Benar, ada selisih realisasi biaya penginapan panitia dari PNS Golongan III karena adanya perubahan indeks dalam Pergub terbaru tentang standar biaya. Namun selisih tersebut sudah kami setorkan kembali ke kas daerah dan sudah diselesaikan,” ujar Richi Amran saat ditemui di Padang, Senin (30/6/2025).
Richi juga menekankan bahwa seluruh anggaran kegiatan Dinas Pariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD.
“Perlu kami tegaskan bahwa seluruh anggaran di Dinas Pariwisata, sebagaimana OPD lainnya, bersumber dari dana APBD yang telah ditetapkan melalui mekanisme penyusunan bersama legislatif,” jelasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2024 yang mencatat pembiayaan ganda dalam kegiatan bimtek, khususnya pada skema fullboard meeting yang secara administratif seharusnya sudah mencakup konsumsi, akomodasi, dan fasilitas lainnya. Namun dalam praktiknya, panitia tetap menerima biaya perjalanan dinas reguler, termasuk uang harian dan penginapan, sehingga memunculkan potensi pemborosan anggaran hingga Rp173 juta lebih.
Lebih jauh, Richi membela pelaksanaan kegiatan bimtek yang menurutnya memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Sumbar.
“Bimbingan teknis yang kami laksanakan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Ini penting karena pariwisata dan ekraf adalah sektor utama yang bisa mendongkrak pemulihan ekonomi pasca pandemi,” katanya.
Menurutnya, kegiatan bimtek yang dilaksanakan bukan sebatas agenda seremonial, melainkan program peningkatan skill konkret yang menyasar pelaku usaha di lapangan. Fokus pelatihan diarahkan pada aspek digitalisasi, pemasaran, hingga pelayanan berbasis standar kebersihan dan kenyamanan wisatawan.
“Pelatihan yang kami adakan sangat bermanfaat dalam membekali pelaku usaha dengan keterampilan, terutama di bidang digitalisasi produk, digital marketing, branding, hospitality, dan CHSE. Agar mereka punya daya saing di era saat ini,” tambahnya. (*/chl)
