DPW HMD-GEMAS NTB Minta Klarifikasi Tuduhan “MBG Program Maling”
Mataram, 18 Februari 2026 – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GEMAS) Nusa Tenggara Barat meminta klarifikasi terbuka atas pernyataan yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai “program maling” dan melabeli pembuat program tersebut sebagai “orang bodoh”.
Ketua DPW HMD-GEMAS NTB, Hairul Pasihin, MM, menilai narasi tersebut tidak mencerminkan kritik yang berbasis data, kajian objektif, maupun prinsip tanggung jawab publik.
> “Jika sebuah program disebut maling, maka harus dijelaskan secara terbuka: apa yang dicuri, siapa pelakunya, dan di mana locus delicti-nya. Tuduhan kriminal bukan opini bebas, tetapi harus berbasis bukti,” tegas Hairul Pasihin dalam keterangan resmi yang diterima redaksi di Mataram, Rabu (18/2/2026). Hairul menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan publik adalah bagian dari demokrasi. Namun, penggunaan istilah kriminal tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kegaduhan sosial dan menciptakan stigma kolektif yang merugikan banyak pihak.
Menurutnya, Program MBG melibatkan ekosistem luas yang terdiri dari mitra dapur, pelaku UMKM, petani, peternak, pekerja distribusi, hingga relawan di daerah. Narasi negatif yang tidak terverifikasi, lanjut Hairul, dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha rakyat kecil.
> “Yang terdampak bukan elite, tetapi mitra dapur, UMKM pangan, petani, dan tenaga kerja lokal yang menggantungkan hidup dari program ini. Jangan sampai mereka menjadi korban dari narasi yang tidak diuji secara objektif,” ujarnya.
Atas dasar itu, DPW HMD-GEMAS NTB menilai tudingan tersebut perlu diuji secara terbuka dan proporsional, agar tidak berubah menjadi pembunuhan karakter terhadap program yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
Senada dengan itu, Arsa Ali Umar, S.Pd.I, selaku Humas DPW HMD-GEMAS NTB, menegaskan bahwa kritik seharusnya diarahkan pada perbaikan tata kelola, bukan pada pelabelan kriminal yang menyamaratakan seluruh pelaksana program.
> “Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tetapi tuduhan kriminal harus dibuktikan. Jangan sampai rakyat kecil yang sedang bekerja di lapangan justru menjadi korban narasi yang tidak terverifikasi,” kata Arsa. Pernyataan yang menuai polemik tersebut sebelumnya disampaikan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @tiyoardianto_.
Dalam unggahan tersebut, Tiyo menulis, “MBG adalah #malingberkedokgizi”, serta menyebut program itu berpotensi menjadi ladang kepentingan elite dan membuka ruang penyalahgunaan anggaran negara.
> “Kita harus mulai bicara bahwa MBG bukan Makan Bergizi Gratis. Bergizi saja tidak. Apalagi gratis. Itu uang kita yang dialokasikan serampangan. Untuk apa? Untuk bagi-bagi ke kroninya,” tulis Tiyo dalam unggahannya, Selasa (17/2/2026). Menanggapi hal itu, DPW HMD-GEMAS NTB menyerukan agar kritik terhadap Program MBG disampaikan secara konstruktif, berbasis data, serta disertai solusi, demi menjaga kepercayaan publik dan melindungi kepentingan masyarakat kecil yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
> “Kami terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan. Namun, demokrasi juga menuntut tanggung jawab moral dalam menyampaikan kritik,” tutup Hairul Pasihin. (*/ Redaksi )
