72 ribu kontainer produk tekstil impor ilegal dari China kini masuk bebas ke Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal.
Produk tekstil impor ilegal yang masuk secara bebas dari China ini membuat industri tekstik di tanah air babak belur.
“Bayangkan, 72.000 kontainer ilegal. Ini kan banyak sekali. Pantas industri tekstil kita babak belur,” ujarnya, Jumat (29/11/2024).
Cucun juga mengatakan bahwa hal ini menjadi salah satu penyebab hancurnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dan meminta Pemerintah segera mengambil langkah tegas.
Dia menyebutkan, jika pasar di Indonesia sudah dikuasai asing atau produk impor dari luar negeri, hal ini menunjukkan ada sistem yang salah.
Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mempertanyakan kehadiran pemerintah selama ini.
“Kenapa kita bisa sampai kecolongan seperti ini. Di mana missed dan celahnya. Kondisi ini kan mengancam kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Cucun juga mempertanyakan pengawasan Bea Cukai. Menurutnya, taring Bea Cukai tajam ke masyarakat sendiri, tetapi barang impor banjir masuk didiamkan saja.
Tak hanya Bea Cukai, Cucun juga menyoroti kinerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang seperti abai terhadap persoalan tersebut.
“Kemendag termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait lainnya juga seakan menutup mata. Ini harus menjadi tamparan keras buat pemerintah,” jelasnya.
Legislator daerah pemilihan (dapil) dari Jawa Barat (Jabar) II itu mengingatkan akan ada banyak dampak turunan akibat banjirnya impor tekstil ilegal.
“Tak bisa dihindari juga, industri TPT yang melemah menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Industri tekstil kelas kecil, menengah sampai tekstil besar akan terpuruk,” terangnya.
Cucun pun khawatir akan semakin banyak industri tekstil yang gulung tikar jika tak ada perbaikan pengawasan dan penegakan hukum dari praktik impor tekstil ilegal.
“Kalau industri gulung tikar, ini menambah angka pengangguran di Indonesia karena banyak yang akan di-PHK,” ujarnya.
Dia pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah cepat guna mengatasi masuknya barang-barang impor ilegal yang mengakibatkan industri dalam negeri lesu.
“Kita jangan sampai lengah,” tegasnya.
Di sisi lain, pimpinan bidang koordinator kesejahteraan rakyat itu juga mendorong pemerintah segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.
Permendag itu dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.
Cucun menilai, bila barang impor tidak dibatasi, porsi barang impor akan semakin tinggi seiring dengan beralihnya hampir semua pemain ritel ke online.
“Daya beli masyarakat jadi menurun sehingga tidak ada perputaran ekonomi. Ini sangat bahaya dan bisa menghambat target pemerintah yang ingin mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” jelasnya.
Cucun juga mengingatkan, industri TPT merupakan sektor padat karya yang menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Kalau tidak segera diantisipasi, bukan tidak mungkin makin banyak yang kena PHK dan kelas menengah merosot menjadi kelas bawah atau miskin,” katanya.
Cucu menegaskan, pemerintah harus berkoordinasi dengan semua stakeholder agar bisa menekan barang impor yang masuk ke Indonesia.
